Mataredaksi.com, BANDUNG BARAT – Pelaksanaan Musyawarah Daerah Provinsi (Musda Prov) DPD Perbasi Jawa Barat periode 2026–2030 yang digelar di salah satu hotel di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (14/2/2026), belum berakhir dengan kesepakatan bulat. Sebanyak 13 Pengurus Kota (Pengkot) dan Pengurus Kabupaten (Pengkab) menyatakan menolak hasil forum tersebut.
Sejak awal pelaksanaan, suasana sidang berlangsung dinamis. Sejumlah peserta mempertanyakan mekanisme pencalonan ketua yang dinilai tidak konsisten dengan ketentuan awal. Perdebatan pun mengemuka ketika forum membahas persyaratan calon ketua.
Perubahan Aturan di Tengah Sidang
Pada awalnya, tata tertib Musda mengatur bahwa calon ketua wajib pernah menjabat sebagai Ketua DPC atau DPD minimal satu periode penuh. Ketentuan itu menjadi acuan sebelum agenda pencalonan dimulai.
Sejumlah peserta kemudian menilai salah satu calon, yakni petahana Epriyanto Kasmuri, belum memenuhi syarat karena masa kepemimpinannya belum genap satu periode. Keberatan tersebut memicu diskusi panjang di dalam forum.
Namun, di tengah jalannya musyawarah, tim penjaringan melakukan perubahan terhadap persyaratan tersebut. Ketentuan minimal satu periode jabatan dihapus. Dengan perubahan itu, calon yang sebelumnya dipersoalkan dinyatakan memenuhi syarat untuk maju.
Langkah panitia tersebut memicu kekecewaan sebagian peserta. Sebanyak 13 Pengkot/Pengkab akhirnya memilih walk-out sebagai bentuk protes terhadap dinamika yang terjadi.
Peserta Walk-Out Tak Diakomodasi
Polemik semakin menguat ketika forum tetap melanjutkan agenda tanpa melibatkan kembali peserta yang telah keluar. Panitia tidak membuka ruang bagi Pengkot/Pengkab yang walk-out untuk kembali mengikuti proses setelah aturan diubah.
Ketua DPC Perbasi Kota Bogor, Destyono, menilai keputusan itu tidak adil. Menurutnya, perubahan aturan seharusnya diikuti dengan pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
“Awalnya aturan masih mengacu pada syarat satu periode. Setelah kami walk-out, persyaratan itu diubah. Tapi kami tidak diperbolehkan ikut lagi. Ini yang menjadi persoalan”, ujar Destyono yang dihubungi Mataredaksi melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (15/2/2026)..
Ia menegaskan, perubahan tersebut dinilai menguntungkan pihak tertentu dan merugikan calon lain yang sebelumnya mengikuti aturan awal.
Minta DPP Segera Ambil Sikap
Panitia menyatakan forum tetap kuorum. Namun, Destyono menolak sikap tersebut dan meminta semua pihak tidak mengabaikan polemik yang muncul dalam Musda Prov.
Ia mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perbasi dan KONI Jawa Barat segera mengambil sikap tegas. Ia juga meminta kedua lembaga itu menunda penerbitan rekomendasi serta surat keputusan hingga seluruh persoalan selesai.
Menurut Destyono, Musda harus memperkuat soliditas organisasi. Forum itu jangan sampai memicu konflik baru di tingkat daerah.
Ia menilai panitia perlu menjaga konsistensi aturan sejak awal sidang. Panitia juga harus membuka ruang dialog agar seluruh Pengkot dan Pengkab memahami setiap keputusan.
Saat ini, 13 Pengkot/Pengkab terus berkoordinasi dan menunggu respons dari pengurus pusat. Mereka mendorong DPP segera memfasilitasi mediasi agar polemik tidak meluas dan kepengurusan Perbasi Jawa Barat periode 2026–2030 bisa berjalan secara kondusif. (MR-07)






