Mataredaksi.com, BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto terus memacu percepatan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Langkah nyata ini memperoleh dukungan penuh dan apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, pemerintah menargetkan pembangunan 6.500 unit rumah layak huni bagi warga Kabupaten Bogor.
Program strategis ini menjadi bagian utama dari komitmen Pemkab Bogor. Selain bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program ini juga mengakselerasi pengentasan wilayah pemukiman kumuh secara merata di berbagai pelosok daerah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah. Pemkab Bogor secara konsisten menghadirkan hunian yang layak, aman, serta nyaman bagi warga melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Alokasi Anggaran Daerah dan Sinergi Bersama Kementerian PKP
Setiap tahun, Pemkab Bogor mengalokasikan dana APBD secara khusus untuk merenovasi sekitar 2.750 unit rumah tidak layak huni. Program bantuan sosial ini sudah berjalan sejak tahun 2025 dan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
Serius – Bupati Bogor, Rudy Susmanto terlihat serius berdialog dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat membahas percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), Jumat (24/7/2026). (Sumber foto: Dok. Diskominfo Kabupaten Bogor)
Politikus kunci Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bogor tersebut menjelaskan, bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dalam menyelesaikan persoalan hunian warga.
Oleh karena itu, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat menjadi langkah yang sangat strategis. Sinergi ini terbukti mampu memperluas jangkauan bantuan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.
Dukungan nyata dari Pemerintah Pusat hadir melalui Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait. Kerja sama lintas pemerintah ini secara signifikan memperkuat target perbaikan total 6.500 unit RTLH di Kabupaten Bogor.
“Alhamdulillah, kami terus menjalankan ikhtiar mulia ini sebagai salah satu program prioritas daerah. Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi penguat utama agar langkah kami berjalan lebih cepat. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Bogor bisa segera merasakan manfaat nyata program ini”, ujar Rudy di Cibinong, Jumat (24/7/2026).
Penyaluran Tepat Sasaran dan Dampak Positif Perekonomian Lokal
Rudy memberikan penekanan khusus terkait pentingnya akurasi data penerima bantuan. Pelaksanaan program perbaikan rumah harus berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Pendataan yang presisi memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
Menerima – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menerima Bupati Bogor, Rudy Susmanto di ruang kernya, guna membahas percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), di kantornya, Jakarta, Jumat (24/7/2026). (Sumber foto: Dok. Diskominfo Kabupaten Bogor)
Selain meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, program ini juga menggerakkan roda perekonomian lokal secara langsung. Proses pembangunan fisik di lapangan menyerap banyak tenaga kerja lokal dari desa setempat.
Aktivitas perbaikan rumah ini juga menggairahkan sektor usaha bahan bangunan di sekitar lokasi proyek. Toko material lokal, industri semen, pasir, cat, hingga penyedia jasa konstruksi lainnya ikut merasakan dampak positif secara ekonomi.
Rudy sangat optimistis bahwa sinergi erat antara Pemkab Bogor dan Pemerintah Pusat ini akan membuahkan hasil manis. Target penyediaan ribuan rumah layak huni dapat terwujud jauh lebih cepat dari jadwal semula.
“Mohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar ikhtiar ini berjalan lancar serta membawa keberkahan bagi Kabupaten Bogor”, pungkas Bupati Bogor. (MR-01)
