Mataredaksi.com, BOGOR – Proses hukum yang tengah berlangsung dan berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor mendapat perhatian dari berbagai kalangan.
Ketua Terpilih Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC-HIPMI) Kabupaten Bogor, Bernard Dwiputra Chandra, mengajak masyarakat menyikapi perkembangan tersebut secara bijak.
Menurut Bernard, masyarakat memang memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Namun, ia mengingatkan agar informasi yang beredar tidak langsung menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebelum ada kepastian dari proses hukum yang berjalan.
Ia menilai perkembangan informasi di ruang publik perlu disikapi dengan kehati-hatian. Terlebih, informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan persepsi berbeda apabila masyarakat langsung mempercayai dan menyebarkannya tanpa memahami sumber maupun konteks secara utuh.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Tetapi kita juga harus bijak, jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi opini yang menyesatkan”, ujar Bernard dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Beri Ruang Aparat Bekerja
Bernard meminta masyarakat memberikan ruang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum. Ia berharap seluruh pihak menghormati tahapan yang sedang berlangsung dan tidak mendahului hasil pemeriksaan.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu bekerja secara profesional dengan berpedoman pada fakta serta bukti yang tersedia. Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu proses tersebut sampai menghasilkan kejelasan sesuai mekanisme hukum.
“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Pada saatnya nanti, tentu akan ada kejelasan berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku”, katanya.
Di sisi lain, Bernard mengingatkan agar dinamika hukum tidak mengganggu kondusivitas Kabupaten Bogor. Ia berharap aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta agenda pembangunan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Jaga Iklim Usaha
Sebagai Ketua Terpilih BPC HIPMI Kabupaten Bogor, Bernard melihat stabilitas daerah dan kepastian hukum sebagai bagian penting dalam membangun iklim usaha yang sehat. Menurut dia, pelaku usaha membutuhkan situasi yang kondusif agar dapat menjalankan aktivitas dan mengembangkan usahanya.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga Kabupaten Bogor tetap kondusif. Dunia usaha membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan ketenangan, dan pemerintah juga perlu terus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, tuturnya.
Dorong Energi Positif
Bernard memastikan HIPMI Kabupaten Bogor akan tetap mendorong semangat positif di kalangan pengusaha muda. Ia berharap dinamika yang terjadi tidak membuat masyarakat kehilangan optimisme terhadap perkembangan daerah.
“Kami di HIPMI ingin terus membawa energi positif. Kita tetap menghormati proses hukum, tetapi di sisi lain roda ekonomi harus berjalan, anak-anak muda harus tetap produktif, dan peluang usaha harus terus dibuka”, ungkapnya.
Jaga Persatuan
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan menghindari sikap saling menyudutkan selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, masyarakat dapat tetap kritis sekaligus menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan.
“Mari kita tunggu prosesnya, jangan mendahului kesimpulan. Kita jaga persaudaraan, jaga kondusivitas, dan tetap fokus membangun Kabupaten Bogor agar semakin maju dan memiliki iklim usaha yang semakin baik”, pungkas Bernard. (MR-06)
