Mataredaksi.com, BOGOR – Malam di Bogor terasa tenang, namun keresahan justru memuncak di Jakarta dan merembet ke beberapa kota lain. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meninggal dunia setelah terlibat dalam kericuhan aksi massa di depan Gedung DPR RI, Jalan Jend. Gatot Subroto. Tragedi ini langsung memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bogor langsung merespons peristiwa tersebut. Mereka mengecam kebijakan DPR yang dinilai elitis sekaligus menuntut evaluasi total terhadap Polri.
LMND Bogor Kecam DPR dan Pemerintah
LMND Bogor menilai kebijakan tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan menunjukkan ketidakpekaan elit politik. Menurut mereka, saat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang, para wakil justru menambah kenyamanan pribadi.
Sekretaris LMND Bogor, Muhamad Zikri Cahyadi, menegaskan bahwa langkah DPR itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Kritik terhadap Arah Kebijakan Nasional
Selain soal tunjangan DPR, LMND Bogor juga mengkritik kebijakan lain yang tidak berpihak pada masyarakat. Mereka menyoroti minimnya anggaran pendidikan dan kesehatan, kenaikan tarif energi tanpa subsidi, lemahnya perlindungan buruh dan petani, hingga kriminalisasi aktivis.
“Negara ini dijalankan seolah hanya untuk segelintir elit. Akibatnya, kebijakan yang lahir justru memiskinkan rakyat”, Muhamad Zikri Cahyadi, Sekretaris LMND Bogor, dalam pres rilis yang diterima Mataredaksi, Jumat (29/8/2025) malam WIB.
Tragedi Ojol dan Evaluasi Polri
LMND Bogor menilai tragedi meninggalnya Affan Kurniawan akibat kendaraan taktis barakuda polisi sebagai bukti kegagalan aparat. Mereka menegaskan bahwa insiden tersebut tidak bisa disebut sekadar kecelakaan, melainkan tragedi kemanusiaan.
Zikri mendesak evaluasi total terhadap Polri. Menurutnya, kepolisian harus menempatkan perlindungan kemanusiaan di atas tindakan represif.
Empat Tuntutan Utama Mahasiswa
LMND Bogor kemudian merumuskan empat tuntutan. Pertama, mereka menolak seluruh kebijakan yang hanya menguntungkan elit. Kedua, mereka mendesak pemerintah bersama DPR membatalkan kebijakan yang tidak adil.
Selain itu, mereka juga mengajak seluruh mahasiswa, buruh, dan masyarakat untuk bersatu menuntut keadilan anggaran. Terakhir, LMND Bogor meminta evaluasi menyeluruh terhadap Polri, termasuk penghentian kekerasan dan penindakan aparat pelanggar HAM.
Seruan Moral untuk Rakyat
“Selama negara ini dijalankan tanpa nurani dan aparat menjadi alat kekuasaan, mahasiswa tidak akan diam. LMND Bogor akan terus berdiri bersama rakyat”, tegas Zikri.
(MR-01)
