Kementan Percepat Vaksinasi PMK di Jawa Barat dengan 151 Ribu Dosis

Vaksinasi Ternak – Petugas Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan vaksinasi darurat pada sapi, kambing, dan domba untuk mengatasi sebaran PMK, Jumat (6/2/2026). Sebanyak 151 ribu dosis vaksin digelontorkan di Jawa Barat pada 2026 untuk melindungi ternak, menekan penularan, dan menjaga keberlanjutan sektor peternakan. (Sumber foto: Dok. Kementan-RI)

Mataredaksi.com, SUBANG – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Barat melalui vaksinasi ternak yang masif dan terukur. Tahun 2026, provinsi ini menerima 151 ribu dosis vaksin untuk melindungi hewan ternak, menekan penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan.

Target Nasional dan Alokasi Vaksin

Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa Kementan menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut:

  • 80% difokuskan pada zona pemberantasan,

  • 15% untuk zona pengendalian,

  • 5% disiapkan sebagai stok cadangan untuk merespons cepat jika muncul kasus baru.

Distribusi dan Koordinasi di Jawa Barat

Kementan membagi vaksin di Jawa Barat dalam dua periode: Januari–Maret dan Juli–Agustus, masing-masing 75.500 dosis. Pada pengiriman Januari, provinsi ini menerima 60.000 dosis, sedangkan sisanya dikirim secara bertahap.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkoordinasikan distribusi ke kabupaten dan kota, sehingga vaksin sampai langsung ke peternak yang membutuhkan.

Data Kasus dan Pentingnya Biosekuriti

Jawa Barat menjadi wilayah prioritas pengendalian PMK karena tingginya populasi ternak dan intensitas lalu lintas hewan antarwilayah. Hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus.

Hendra Wibawa menekankan pentingnya biosekuriti. Penerapan biosekuriti mencegah virus masuk dan menyebar melalui manusia, kendaraan, peralatan, maupun lalu lintas ternak.

“Vaksinasi dan biosekuriti harus berjalan bersamaan. Keduanya penting untuk memutus rantai penularan PMK secara disiplin dan berkelanjutan”, tegas Hendra Wibawa dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (8/2/2026).

Dukungan Pemerintah Daerah dan Peternak

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, mewakili Bupati, mengapresiasi langkah Kementan dan partisipasi aktif peternak. Ia menegaskan pengendalian PMK memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi peternakan, kedokteran hewan, dan perguruan tinggi.

“Jika semua pihak kompak, Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak. Pemerintah provinsi akan terus mendukung percepatan vaksinasi dan penguatan biosekuriti di lapangan”, ujar Asep.

Tren Kasus dan Harapan Nasional

Di kesempatan terpisah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa distribusi vaksin ke seluruh daerah merupakan langkah nyata pengendalian wabah.

“Alhamdulillah, tren kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) mulai menurun. Namun seluruh jajaran Kementan harus tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran”, kata Mentan Amran.

Dengan program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, keberlanjutan usaha peternakan tetap terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci keberhasilan pengendalian PMK secara efektif dan berkelanjutan. (MR-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *