Kontingen Kabupaten Bogor Protes Keras PB Porprov XV Jabar, Siapkan Langkah Hukum!

Konferensi Pers – Perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, menyampaikan pernyataan sikap terkait sejumlah keberatan terhadap penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 dalam konferensi pers, di BiglandOtel Sentul Hotel Suites & Convention, kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). (Sumber foto: Dok. Humas Kontingen Porprov Kabupaten Bogor)

Mataredaksi.com, BOGOR – Persoalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 semakin memanas. Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor melayangkan protes keras kepada Panitia Besar (PB) Porprov XV Jabar 2026 dan Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) KONI Jawa Barat.

Mereka menilai sejumlah keputusan panitia merugikan kontingen, bahkan menghambat hak dan peluang atlet untuk bertanding.

Melalui protes tersebut, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor ingin mempertanggungjawabkan sikap organisasi sekaligus mendorong transparansi atas berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan pesta olahraga tingkat Jawa Barat itu.

Perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, S.H., menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Posko Kontingen Kabupaten Bogor, BiglandOtel Sentul Hotel Suites & Convention, kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (12/11/2026).

Dukung Porprov, tetapi Kecewa dengan Keputusan Panitia

Jajang menegaskan, Kontingen Kabupaten Bogor tetap mendukung penuh kesuksesan Porprov XV Jawa Barat 2026. Menurutnya, ajang tersebut memiliki peran penting dalam pembinaan olahraga sekaligus mempererat persatuan masyarakat Jawa Barat.

Meski demikian, dukungan tersebut tidak menghapus kekecewaan mereka terhadap sejumlah keputusan PB Porprov dan Panwasrah. Jajang menilai kedua pihak menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menangani sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan kontingen.

“Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka dari itu, kami resmi mengajukan protes ini”, kata Jajang.

Dalam pernyataan sikapnya, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran. Mereka menyoroti aturan mutasi atlet, keabsahan peserta, ketidaksesuaian administrasi, perubahan jadwal pertandingan, hingga keamanan venue.

Persoalan Mutasi dan Keabsahan Atlet Jadi Sorotan

Salah satu keberatan utama menyangkut penerapan aturan mutasi atlet. Jajang menilai panitia mengeluarkan sejumlah keputusan yang tidak konsisten terkait status atlet peserta Porprov XV Jabar 2026.

Kasus pertama menyangkut atlet renang Kabupaten Bogor, Jerimy Elyon Masterganesa Damanik. Menurut Jajang, Jerimy sebelumnya sudah mengantongi izin bertanding melalui Surat Keputusan Nomor 192/A1-BR/XI/2026 yang ditandatangani Vera selaku Technical Delegate (TD) Akuatik.

Namun, persoalan muncul ketika Jerimy tiba di venue renang setelah menempuh perjalanan dari Amerika Serikat. Panitia justru menolak keikutsertaannya karena atlet tersebut tidak memiliki ID Card.

Jajang menilai keputusan itu mencederai kepastian hukum sekaligus merugikan Kabupaten Bogor. Terlebih, Jerimy berpotensi menyumbangkan empat medali emas bagi kontingen.

Selain Jerimy, Jajang juga mempersoalkan keputusan panitia terkait atlet ICF Kota Bekasi, Ida Ayu Damik Laksmi Dewi. Sebelumnya, Panwasrah memasukkan nama Ida Ayu dalam daftar atlet yang tidak lolos melalui Surat Keputusan Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026.

Namun, menurut Jajang, nama atlet tersebut justru kembali masuk dalam daftar peserta ketika technical meeting berlangsung. Ia menilai perubahan keputusan itu memperlihatkan ketidakkonsistenan panitia yang berpotensi merugikan kontingen.

Sebut 14 Atlet Bermasalah dalam Administrasi Mutasi

Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor juga mempersoalkan administrasi mutasi 14 atlet dari sejumlah cabang olahraga dan daerah. Menurut mereka, para atlet tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak mengantongi Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari daerah asal.

Berikut daftar nama atlet yang masuk dalam keberatan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor:

  1. Jerimy Elyon Masterganesa Damanik – Renang.
  2. Ida Ayu Damik Laksmi Dewi – ICF Kota Bekasi.
  3. Erik Ahmad Fathoni – Renang Kota Bekasi.
  4. Adellia – Renang Kabupaten Bekasi.
  5. Jamalidin Novardianto – ICF Kota Bekasi.
  6. Jamal Hibatullah – ICF Kota Bekasi.
  7. Rashif Amila Yaqin – Triathlon Kota Bandung.
  8. Agus Damanik – Atletik Garut.
  9. Idan Fauzan Richan – Atletik Kota Bogor.
  10. Lydia Hawila Sitorus – Golf Kabupaten Bekasi.
  11. Daffa Putra Hardian – Golf Kabupaten Bekasi.
  12. Septia Ramadhani – Voli Putri Sumedang.
  13. Avinsha Nabila – Taekwondo Kota Bandung.
  14. Ramdhan – Taekwondo Kota Bandung.

Jajang secara khusus menyoroti Adellia, Erik Ahmad Fathoni, dan Rashif Amila Yaqin. Ketiganya, menurut dia, pernah membela Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 yang berlangsung di Ciamis, Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Tasikmalaya.

Jajang juga menyebut Kabupaten Bogor telah menolak permohonan mutasi sejumlah atlet tersebut. Karena itu, pihaknya mengaitkan persoalan ini dengan Pasal 4 Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Porprov XV Jawa Barat 2026.

Pertanyakan Perbedaan Identitas Kontingen Atlet

Persoalan berikutnya menyangkut dua atlet taekwondo, Avinsha Nabila dan Ramadhan, yang kini membela Kota Bandung.

Jajang mengungkapkan, keduanya menggunakan identitas Kontingen Kota Bekasi ketika mengikuti Babak Kualifikasi (BK) dan proses keabsahan atlet. Namun, pada pelaksanaan Porprov XV Jabar 2026, kedua atlet tersebut justru membela Kota Bandung.

Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor mempertanyakan perbedaan identitas kontingen tersebut. Mereka meminta PB Porprov dan Panwasrah memberikan penjelasan mengenai status kedua atlet agar persoalan administrasi tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Perubahan Jadwal dan Keamanan Venue Dipersoalkan

Selain urusan mutasi dan keabsahan atlet, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor juga menyoroti perubahan jadwal pertandingan yang mengganggu persiapan atlet.

Salah satu contohnya menyangkut cabang olahraga wushu. Semula, panitia menjadwalkan pertandingan pada Sabtu (14/11/2026). Namun, menurut Jajang, panitia mendadak memajukan jadwal tersebut menjadi Jumat (13/11/2026).

Ia mempersoalkan perubahan itu karena panitia tidak menyampaikan pemberitahuan resmi secara patut kepada kontingen.

Persoalan lain muncul pada cabang olahraga tenis meja. Panitia semula menjadwalkan pertandingan pada Selasa (9/11/2026). Namun, ketika kontingen tiba, panitia pelaksana masih mengunci venue sehingga pertandingan tidak dapat berlangsung sesuai agenda.

Kondisi tersebut memaksa panitia menggeser pertandingan keesokan harinya. Jajang menilai perubahan jadwal itu mengganggu persiapan dan kondisi psikologis atlet yang telah menjalani latihan untuk menghadapi pertandingan.

Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor juga mengangkat persoalan keamanan venue triathlon. Jajang menyebut seseorang menyebarkan paku di area pertandingan sehingga membahayakan atlet Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang.

Menurutnya, insiden tersebut mengakibatkan atlet mengalami cedera. Bahkan, hingga konferensi pers berlangsung, atlet yang bersangkutan belum dapat kembali mengikuti pertandingan.

Kontingen Klaim Mengalami Kerugian Materiel dan Imateriel

Jajang menegaskan, pihaknya telah menyampaikan berbagai keberatan melalui surat protes resmi kepada sekretariat PB Porprov XV Jawa Barat 2026. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, mereka mengaku belum menerima tanggapan.

“Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah kami lakukan protes secara resmi ke sekretariat PB Porprov XV Jabar 2026, namun tidak ada tanggapan sampai saat ini”, tegas Jajang.

Ia menjelaskan, sejumlah keputusan dan kejadian tersebut menimbulkan kerugian signifikan bagi organisasi maupun Kontingen Kabupaten Bogor.

Dari sisi materiel, kontingen telah mengeluarkan biaya operasional, akomodasi, persiapan atlet, serta memenuhi berbagai kewajiban administrasi. Namun, sejumlah pengeluaran tersebut tidak memberikan hasil sesuai rencana akibat berbagai persoalan penyelenggaraan.

Sementara itu, kerugian imateriel mencakup terganggunya jadwal persiapan, turunnya mental atlet, serta rusaknya nama baik kontingen.

Jajang juga menilai sejumlah keputusan panitia berpotensi mencederai nilai sportivitas. Padahal, prinsip tersebut seharusnya menjadi landasan utama setiap penyelenggaraan olahraga.

Beri Ultimatum 2 x 24 Jam, Siapkan Upaya Hukum

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor mengajukan tiga tuntutan kepada PB Porprov XV Jawa Barat 2026 dan Panwasrah KONI Jawa Barat.

Pertama, mereka meminta kedua pihak segera memberikan klarifikasi resmi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kelalaian yang menurut mereka telah merugikan kontingen.

Kedua, mereka menuntut kompensasi serta pemulihan hak-hak Kontingen Kabupaten Bogor sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, mereka mendesak PB Porprov dan Panwasrah mengevaluasi seluruh kinerja panitia pelaksana. Langkah tersebut mereka anggap penting untuk mencegah persoalan serupa menimpa kontingen lain selama penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.

Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam sejak penyampaian pernyataan sikap kepada PB Porprov dan Panwasrah. Mereka meminta kedua pihak segera memberikan tanggapan resmi sekaligus menawarkan penyelesaian yang adil.

Jika kedua pihak tidak memenuhi tuntutan tersebut, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor siap menempuh langkah organisasi maupun upaya hukum yang diperlukan.

Jajang menegaskan, langkah tersebut bertujuan memperjuangkan hak Kontingen Kabupaten Bogor sekaligus menjaga marwah institusi olahraga yang mereka wakili.

Pernyataan sikap ini menjadi desakan terbuka kepada PB Porprov XV Jawa Barat 2026 dan Panwasrah KONI Jawa Barat agar segera menjelaskan berbagai persoalan yang dipersoalkan kontingen. (MR-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *