Mataredaksi.com, JAKARTA — Panitia Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan 87 suara sah sebagai dasar pemilihan Ketua Umum. Penetapan itu dilakukan dalam rapat gabungan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) di kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Jumlah tersebut mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam Kongres PWI XXV di Bandung. Komposisi ini kembali disepakati sebagai dasar sah, dengan beberapa penyesuaian akibat dinamika di daerah, terutama di Provinsi Banten.
Banten Hanya Dua Suara
Banten sebelumnya memiliki tiga suara. Namun, berdasarkan kesepakatan SC yang mengesahkan dua kepengurusan PWI di provinsi tersebut, jumlah suara dikurangi menjadi dua. Kedua suara itu dibagi rata kepada dua ketua PWI Banten, yakni Rian Nopandra dan Mashudi.
“Penggunaan DPT lama ini merupakan jalan tengah yang adil. Tujuannya agar tidak terjadi lagi sengketa dan organisasi tetap kondusif,” kata Ketua SC, Zulkifli Gani Ottoh.
Rekonsiliasi Jelang Kongres
Dalam rapat lanjutan, kedua ketua PWI Banten menyetujui keputusan tersebut. Momen ini juga menjadi bagian dari rekonsiliasi menjelang Kongres PWI 2025 yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kominfo, Cikarang, Jawa Barat.
Ketua OC, Marthen Selamet Susanto, menambahkan bahwa penetapan DPT merupakan hasil kesepakatan dua Ketua Umum PWI yang menjunjung tinggi semangat damai. “Ini harus dihormati bersama, dari panitia pusat hingga pengurus di daerah,” ujarnya.
Peninjau dan Harapan Panitia
Selain DPT, panitia juga menetapkan kehadiran lima peninjau dari setiap provinsi. Peninjau hanya bisa mengikuti pembukaan dan penutupan kongres melalui siaran langsung di ruang khusus yang disediakan.
Penunjukan peninjau dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Ketua PWI provinsi masing-masing. Meskipun sempat muncul usulan untuk menghadirkan pelaksana tugas (Plt), keputusan akhir tetap menjadi wewenang ketua daerah.
Panitia berharap Kongres PWI 2025 menjadi forum pemersatu seluruh insan pers nasional. Semua peserta diimbau menjaga kondusivitas dan menjunjung tinggi etika dalam proses demokrasi organisasi. (MR-02)
