Mataredaksi.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperluas upaya pemerataan layanan kesehatan seiring capaian Universal Health Coverage (UHC) yang menyentuh 100 persen.
Capaian tersebut menjadi pijakan penting untuk menjamin masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang semakin mudah, merata, dan berkualitas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2026, skema jaminan kesehatan UHC di Kabupaten Bogor telah melindungi sekitar 6.190.000 penduduk. Hasilnya, angka ini mencakup seluruh warga Kabupaten Bogor tanpa terkecuali.
Selain itu, capaian tersebut sekaligus membuktikan besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor. Hal ini mengingat wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat padat serta wilayah administratif yang luas.
Oleh sebab itu, Pemkab Bogor harus menyelaraskan keberadaan jaminan kesehatan ini dengan kesiapan fasilitas dan tenaga pelayanan di lapangan.
Dukungan Ribuan Fasilitas Kesehatan
Besarnya cakupan jaminan kesehatan tersebut berjalan seiring dengan hadirnya fasilitas pelayanan yang tersebar di 40 kecamatan. Saat ini, Kabupaten Bogor menyediakan 101 Puskesmas, 31 rumah sakit umum, 286 klinik pratama, dan 5.169 Posyandu untuk melayani warga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menilai capaian UHC dan besarnya jumlah fasilitas kesehatan menjadi modal utama untuk memperkuat sektor kesehatan daerah.
Meskipun demikian, Ajat menegaskan bahwa jumlah fasilitas saja belum cukup menjadi ukuran keberhasilan sebuah daerah. Karena itu, Pemkab Bogor harus menjamin kualitas layanan, pemerataan fasilitas, ketercukupan tenaga kesehatan, serta kemudahan warga saat membutuhkan pengobatan.
“Kita tentu bersyukur dengan capaian ini. Namun, yang paling penting adalah bagaimana seluruh fasilitas kesehatan tersebut benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Bogor”, ujar Ajat saat bertemu wartawan, di Cibinong, Jumat (21/8/2026).
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa Pemkab Bogor akan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Sinergi ini akan mengoptimalkan berbagai program kesehatan daerah sekaligus menjawab kebutuhan warga secara tepat dan cepat.
“Ke depan kita optimistis pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor akan semakin baik. Cakupan jaminan sudah 100 persen, tinggal bagaimana kualitas pelayanan, pemerataan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat terus kita tingkatkan”, katanya.
Dinkes Perkuat Layanan Berjenjang
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor memimpin langsung pengelolaan sektor kesehatan daerah. Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, bersama jajarannya terus mengawal layanan kesehatan warga melalui sejumlah fasilitas di berbagai wilayah.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses pelayanan medis secara berjenjang mulai dari Puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga posyandu.
Bahkan, setiap fasilitas menjalankan fungsi khusus sesuai tingkat kebutuhan layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan dasar hingga penanganan medis spesialis yang kompleks.
Jumlah fasilitas yang besar memang menjadi modal utama daerah. Namun demikian, Pemkab Bogor masih harus meratakan pola persebarannya agar warga di seluruh wilayah mendapat akses yang setara dan adil.
Sebab, data makro BPS Kabupaten Bogor dan Dinkes menunjukkan bahwa kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi masih menampung fasilitas kesehatan lebih banyak. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan layanan antarwilayah belum sepenuhnya seimbang.
Memperluas Jangkauan ke Wilayah Selatan dan Barat
Di sisi lain, kawasan timur dan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor menyajikan pilihan fasilitas kesehatan yang relatif lebih lengkap.
Sebaliknya, masyarakat di wilayah barat dan selatan masih sangat mengandalkan Puskesmas serta Posyandu untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar sehari-hari.
Oleh sebab itu, Pemkab Bogor harus memperkuat jangkauan layanan kesehatan ke kawasan yang jauh dari pusat perkotaan. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadikan pemerataan fasilitas sebagai agenda mendesak dalam pengembangan sektor kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis tanpa terkendala jarak yang jauh. Langkah nyata ini akan membuat manfaat UHC 100 persen benar-benar terasa dalam kehidupan warga sehari-hari.
Dengan jaminan kesehatan yang sudah menjangkau seluruh penduduk dan dukungan ribuan fasilitas, Kabupaten Bogor sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mendongkrak mutu layanan.
Oleh karena itu, langkah selanjutnya bagi Pemkab Bogor adalah menjaga mutu pelayanan, memperluas akses secara merata, dan merespons kebutuhan warga secara cepat.
Dengan demikian, keberhasilan program UHC tidak sekadar berhenti pada angka statistik kepesertaan. Lebih dari itu, warga Kabupaten Bogor benar-benar dapat menikmati layanan kesehatan yang dekat, mudah, merata, dan berkualitas tinggi. (MR-01)
