Mataredaksi.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan pentingnya peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi desa. Pemerintah mendorong koperasi desa memaksimalkan potensi komoditas unggulan sekaligus berperan sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dorongan Kemenkop untuk Optimalkan Potensi Desa
Deputi Pengembangan Usaha Kemenkop, Panel Barus menyampaikan hal itu dalam Forum Kemitraan dan Sosialisasi Pengembangan Usaha KDKMP Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan di Provinsi Bali.
Acara tersebut digelar oleh Asisten Deputi Pengembangan Produksi Koperasi dan Asisten Deputi Kemitraan Kemenkop bersama Dinas Koperasi Provinsi Bali.
Menurut Panel Barus, pengurus KDKMP harus mampu memetakan potensi usaha yang bisa dikembangkan. Selain itu, koperasi perlu menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta agar unit usaha berjalan lebih produktif.
BERSAMA – Para peserta berfoto bersama usai mengikuti Forum Kemitraan dan Sosialisasi Pengembangan Usaha KDKMP Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan di Provinsi Bali, Minggu (7/12/2025). Acara diinisiasi Asdep Pengembangan Produksi Koperasi dan Asdep Kemitraan Kemenkop bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi Bali. (Sumber foto: Dok. Kemenkop-UKM)
Peluang Kemitraan dengan BUMN
Panel Barus menjelaskan bahwa forum tersebut membuka peluang kerja sama antara Koperasi Nelayan, KDKMP, PLN Icon Plus, dan mitra swasta lainnya. Kolaborasi ini memperkuat usaha, menambah infrastruktur, dan menyelaraskan rantai pasok untuk program MBG.
Ia juga mengajak pengurus KDKMP di Bali mengikuti pembinaan secara aktif. Selain itu, ia meminta mereka memanfaatkan seluruh peluang kemitraan agar unit hilirisasi di desa berkembang lebih cepat.
KDKMP Jadi Pemasok Program MBG
Panel Barus menegaskan bahwa KDKMP memegang peluang besar sebagai pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa koperasi desa dapat menyediakan karbohidrat, protein, dan buah langsung ke rantai pasok.
“Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengatur bahwa bahan baku MBG wajib memprioritaskan produk lokal dan melibatkan koperasi,” ujarnya.
Peran KDKMP untuk Tekan Kemiskinan
Ia menambahkan bahwa KDKMP yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis dalam menekan kemiskinan desa. Data BPS mencatat 23,85 juta penduduk miskin per Maret 2025, dan 54 persen berada di wilayah pedesaan. Karena itu, Panel Barus menilai KDKMP dapat membuka saluran ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Regulasi Baru Perkuat Akses Koperasi
Pemerintah memperkuat dukungan melalui Inpres No. 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas distribusi KDKMP. Regulasi ini memberi dasar infrastruktur agar koperasi mampu menjalankan fungsi distribusi, offtaker komoditas, dan hilirisasi produk. Saat ini Indonesia memiliki 82.946 KDKMP, termasuk 718 koperasi di Bali.
Potensi Komoditas Unggulan Bali
Bali memiliki empat komoditas yang siap masuk tahap hilirisasi. Beras Tabanan dapat naik kelas melalui pengembangan beras premium, sedangkan kakao Jembrana bisa diolah menjadi cokelat bernilai tinggi. Kopi Arabika Bali juga terus bertumbuh lewat produk kemasan ritel, sachet, hingga minuman siap saji. Pada sektor perikanan, Karangasem menyimpan peluang besar untuk mengolah hasil tangkapan menjadi produk turunan yang lebih kompetitif.
Peluang Kemitraan dengan BUMN dan Swasta
Forum ini menghadirkan ruang kolaborasi antara KDKMP, koperasi nelayan, PLN Icon Plus, dan mitra swasta. Semua pihak fokus memperkuat usaha, menambah infrastruktur, dan menyelaraskan rantai pasok untuk kebutuhan MBG. Panel Barus kemudian mengajak pengurus KDKMP Bali mengikuti pembinaan lanjutan agar proses hilirisasi bergerak lebih cepat dan terarah. (MR-01)
