Mataredaksi.com, KLATEN – Sebanyak 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) resmi diluncurkan secara serentak. Peluncuran lembaga keuangan warga ini dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).
Dalam sambutannya, kepala negara mengatakan, peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.
Sebab, kata Presiden, KDMP/KKMP akan didukung dengan infrastruktur nyata, seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik.
Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa. “Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis”, ujar Presiden.
Acara peluncuran kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya gerakan besar koperasi Merah Putih untuk mewujudkan kemerdekaan ekonomi rakyat Indonesia.
Presiden kemudian secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan ketua koperasi. Yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbung, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten).
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam laporannya menyebutkan bahwa peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.
“Hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi yang tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi”, katanya.
“Tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden”, tambah Zulhas seraya menandasi. (MR-3)
