Kunjungan Wisata Kabupaten Bogor Tembus 15,7 Juta, Komisi II DPRD Soroti Pungli

Capaian Tertinggi di Jawa Barat

Ketua Komisi II DPRD Ferry Roveo Soroti Minimnya Pendapatan Sektor Pariwisata dan Maraknya Pungli
Beri penjelasan – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela Musyawarah Cabang (Muscab) ke-10 DPC PPP Kabupaten Bogor di Lobi Lido Lake Resort, Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Senin (20/4/2026). (Foto: Kornelius/Mataredaksi)

Mataredaksi.com, BOGOR – Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor sepanjang 2025 mencapai lebih dari 15,7 juta orang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka tersebut sebagai yang tertinggi di Jawa Barat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, membenarkan capaian tersebut. Namun, ia menilai lonjakan kunjungan belum berdampak optimal terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

“Tingkat kunjungan wisatawan memang besar, tetapi pendapatan daerah dari sektor ini masih kecil”, kata Ferry, yang akrab disapa Vio.

Pungli Dinilai Tekan Minat Wisatawan

Ferry menyoroti praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata yang dinilai dapat menurunkan minat wisatawan untuk kembali datang ke Bogor.

“Bagaimana wisatawan mau datang kalau masih ada pungli di tempat wisata. Ini harus segera dihilangkan”, tegasnya.

Ia meminta masyarakat dan pengelola wisata menghentikan praktik tersebut agar tidak merusak citra pariwisata daerah.

“Jangan mengejar keuntungan sesaat dengan cara seperti itu. Itu justru membuat wisatawan tidak betah”, ujarnya.

Dispar Ekraf: Target 2025 Terlampaui

Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor mencatat target kunjungan wisatawan 2025 sebesar 15 juta orang berhasil terlampaui.

Kepala Dispar Ekraf Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, menyebut capaian itu didorong strategi pengembangan destinasi dan penguatan ekonomi kreatif. “Target 15 juta wisatawan sudah terlampaui dengan capaian lebih dari 15,7 juta orang”, kata Ria.

Harapan Peningkatan PAD

Pemerintah daerah berharap peningkatan kunjungan ini diikuti dengan perbaikan layanan, kenyamanan destinasi, serta penertiban praktik yang merugikan wisatawan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata secara berkelanjutan. (MR-06)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *