Mataredaksi.om, SPANYOL – Tiga sekutu dekat Israel – Prancis, Inggris, dan Kanada – bersiap mengikuti jejak sejumlah negara Eropa dalam mengakui negara Palestina secara resmi. Ketiga negara itu merespons langsung krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk dan stagnasi solusi dua negara yang kian nyata.
Spanyol, Irlandia, dan Norwegia lebih dulu mengumumkan pengakuan pada Mei 2024. Saat itu, Prancis, Inggris, dan Kanada menolak langkah serupa karena menganggapnya belum konstruktif. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan “pengakuan emosional”.
Namun, keadaan di Gaza berubah drastis setelah gencatan senjata berakhir pada Maret 2025. Israel memperketat pembatasan bantuan, sementara korban sipil terus bertambah. Situasi itu mendorong negara-negara G7 mempercepat diskusi dan menyusun rencana bersama untuk mengumumkan pengakuan pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang.
“Kita sedang menyaksikan kehancuran solusi dua negara di depan mata. Karena itulah kami ingin menghentikan siklus ini,” tegas Perdana Menteri Kanada, Mark Carney.
Prancis dan Arab Saudi juga mulai membangun koordinasi agar lebih banyak negara Barat bergabung dalam rencana ini. Di saat yang sama, mereka meminta negara-negara Arab untuk memperjelas posisi terhadap Hamas. Meski eskalasi konflik Israel-Iran sempat menunda langkah diplomatik, komunikasi tetap berjalan di balik layar.
Pada 24 Juli, Presiden Macron akhirnya menyatakan bahwa Prancis akan mendukung pengakuan negara Palestina dalam forum PBB. Inggris langsung menanggapi. Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan, pemerintahnya akan mengakui Palestina pada bulan September, kecuali Israel menghadirkan rencana damai yang kredibel.
Kanada pun menyusul. “Kita membutuhkan kerja sama internasional yang kuat demi menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,” ujar Carney.
Walaupun langkah ini belum mengubah status keanggotaan Palestina di PBB—karena AS masih memegang hak veto—para analis menilai deklarasi ini sebagai titik balik penting dalam politik global.
“Deklarasi ini mengindikasikan munculnya poros baru yang berani menyuarakan kepentingan Global South di PBB,” kata Richard Gowan dari International Crisis Group.
Presiden AS Donald Trump tetap mengecam keputusan tersebut. Ia menyebut pengakuan itu “tidak berarti apa-apa”, meskipun secara diplomatik tetap menyampaikan pujian kepada Macron sebagai “pria hebat”—tanda bahwa hubungan dengan AS masih bisa dikendalikan secara strategis.
Trump juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS tetap memihak Israel. Namun, langkah Prancis, Inggris, dan Kanada kembali membuka perdebatan lama tentang keadilan bagi Palestina dan pertimbangan geopolitik dunia Barat.
Di tengah meningkatnya tekanan publik dan krisis Gaza yang belum mereda, pengakuan terhadap Palestina kini menjadi kenyataan yang tak lagi bisa diabaikan. Dunia pun menghadapi ujian baru dalam membuktikan komitmen terhadap perdamaian jangka panjang. (MR-01)
