Mataredaksi.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan kebijakan nol truk obesitas atau Over Dimension and Over Load (ODOL) akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.
AHY menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Pengendalian Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ia menekankan pemerintah tidak bisa menunda implementasi Zero ODOL. Truk ODOL berisiko tinggi terhadap keselamatan jalan dan mengganggu efisiensi logistik. Karena itu, setiap pihak harus menyiapkan langkah konkret.
“Kami semua sepakat kebijakan Zero ODOL harus segera diterapkan. Dengan kerja keras, kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027”, ujar AHY.
Rapat ini dihadiri perwakilan kementerian terkait. Mereka berasal dari Ketenagakerjaan, Perhubungan, Dalam Negeri, BUMN, Keuangan, Perindustrian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, AHY menyebut pemerintah tengah menyelaraskan peraturan dengan Kementerian Hukum. Pemerintah menargetkan proses harmonisasi selesai Oktober 2025. BPS juga menyiapkan kajian dampak Zero ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian. Kajian ini dijadwalkan rampung Desember 2025.
“Kami ingin narasi publik jelas. Jangan sampai muncul persepsi seolah pemerintah tidak berpihak pada pengemudi atau masyarakat kecil. Justru kami hadirkan solusi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas”, tambah AHY.
Data Kemenko IPK menunjukkan sedikitnya 150.906 kasus kecelakaan terjadi pada 2024. Dari jumlah itu, 26.839 orang meninggal dunia. Sekitar 10,5 persen kecelakaan melibatkan angkutan barang.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut penerapan Zero ODOL sempat mundur dari target awal 2026. Penundaan terjadi karena beberapa persiapan masih berlangsung. Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
“Mundur mungkin iya, tetapi saya berharap tidak lama. Jika baru diterapkan 2027, peluang kecelakaan akan semakin tinggi”, kata Dudy.
Dudy menambahkan, pemerintah memulai sosialisasi sejak Juni 2025. Evaluasi dari setiap pemangku kepentingan masih berlangsung. Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan tiga tahapan implementasi sesuai rencana.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap Zero ODOL akan menekan angka kecelakaan secara signifikan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya transportasi. (MR-02)
