Mataredaksi.com, BOGOR – Alphabet Google berupaya menghindari penjualan paksa bagian bisnis periklanan online dalam persidangan antimonopoli terbaru di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025) malam WIB.
Persidangan ini menjadi momen penting bagi Pemerintah AS untuk membatasi kekuatan monopoli Google, setelah upaya memaksa perusahaan menjual browser Chrome awal bulan ini gagal.
Penerbit online dan pengembang teknologi iklan saingan, termasuk beberapa yang menggugat Google untuk kerusakan, mengawasi kasus ini secara cermat.
Upaya Pemerintah AS
Departemen Kehakiman AS dan koalisi negara bagian menuntut Google menjual pertukaran iklan AdX, tempat penerbit online membayar biaya 20% untuk menjual iklan melalui lelang instan saat pengguna memuat situs web. Selain itu, pemerintah meminta Google membuka mekanisme penentuan pemenang lelang secara open source.
Hakim Distrik Leonie Brinkema sebelumnya menetapkan Google memegang monopoli yang melanggar hukum dalam teknologi periklanan web. Dengan demikian, hakim akan menentukan solusi yang diterapkan pada perusahaan setelah persidangan.
Tanggapan Google
Google meminta hakim meniru pendekatan hati-hati dari kasus monopoli pencarian online di Washington, D.C., yang menolak sebagian besar proposal DOJ. Sementara itu, Google menilai proposal DOJ sulit dijalankan dan bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pengiklan serta penerbit.
Sebagai alternatif, Google menawarkan mengubah kebijakan agar penerbit lebih mudah menggunakan dan mendukung platform pesaing. Namun, DOJ menilai langkah itu belum cukup untuk memulihkan persaingan.
Saksi dan Praktik Bisnis
Pemerintah akan menghadirkan mantan eksekutif News Corp dan Advance Local sebagai saksi. Mereka akan menjelaskan bahwa Google mengunci penerbit untuk menggunakan server iklan miliknya. Akibatnya, Google memberi pengiklan kesempatan pertama dan terakhir menawar iklan.
Selain itu, jika proposal DOJ tidak meningkatkan persaingan dalam empat tahun, pemerintah menuntut Google menjual server iklan penerbitnya. (MR-01)
Sumber: www.reuters.com
