Respons Positif Warnai Kepemimpinan Rudy–Jaro Ade di Kabupaten Bogor

APRESIASI KINERJA – Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi, menyampaikan pandangan dalam diskusi publik bertajuk “Menuju Satu Tahun Kepemimpinan Rudy–Ade” di Vinus Forum, Cibinong, Rabu (21/1/2026). Ia menilai kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade) menunjukkan pola kerja cepat, responsif, dan berpihak pada masyarakat. (Foto: Adi Sitorus/Mataredaksi)

Mataredaksi.com, BOGOR – Menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade), berbagai terobosan kebijakan mulai mendapat perhatian publik. Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi, menyampaikan respons positif terhadap kinerja duet pimpinan Kabupaten Bogor tersebut.

Yusfitriadi menyampaikan pandangannya saat diskusi publik bertajuk “Menuju Satu Tahun Kepemimpinan Rudy–Ade” yang berlangsung di Vinus Forum, Cibinong, Rabu (21/1/2026).

Menurut Yusfitriadi, Rudy Susmanto dan Jaro Ade menunjukkan karakter kerja cepat, responsif, serta keberpihakan yang kuat kepada masyarakat sejak awal masa kepemimpinan.

Kerja Cepat dan Responsif

Yusfitriadi menilai gaya kepemimpinan Rudy Susmanto dan Jaro Ade terlihat sigap dalam merespons persoalan di lapangan. Ia menyebut, setiap keluhan masyarakat langsung mendapat perhatian tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang.

“Bupati dan Wakil Bupati saat ini amat sangat satset. Begitu mendengar ada persoalan, mereka langsung turun ke lapangan dan membereskannya”, kata Yusfitriadi.

Ia menambahkan, pola kerja cepat tersebut membantu pemerintah daerah menangani persoalan secara langsung. Langkah itu juga mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang sebelumnya sering tertunda.

“Begitu melihat keluhan masyarakat, mereka datang dan menyelesaikan. Karena itu saya melihat respons pemerintahan saat ini sangat cepat”, ujarnya.

Transparansi Lewat Komunikasi Publik

Selain kecepatan kerja, Yusfitriadi menyoroti aspek transparansi pemerintahan Kabupaten Bogor yang menurutnya semakin terbuka. Ia menilai pemerintah daerah aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik.

Menurut Yusfitriadi, keberadaan akun media sosial milik Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, hingga kanal komunikasi dengan tagline Kuta Udaya Wangsa memberi ruang bagi masyarakat untuk memantau aktivitas pemerintahan.

“Dari sana publik bisa melihat langsung bagaimana aktivitas pemerintah daerah berjalan. Ini bentuk keterbukaan informasi yang penting”, ucapnya.

Ia mengakui tidak semua aktivitas pemerintahan bisa terpublikasi. Namun, langkah komunikasi tersebut dinilainya cukup efektif untuk membangun kepercayaan publik.

Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Pinggiran

Pada aspek pembangunan, Yusfitriadi menilai pemerataan pembangunan mulai terlihat di era kepemimpinan Rudy Susmanto–Jaro Ade. Ia mencontohkan pembenahan Jalan Malasari sebagai langkah awal yang menunjukkan keberpihakan terhadap wilayah pinggiran.

Malasari merupakan wilayah ujung barat Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Sukabumi dan selama bertahun-tahun jarang tersentuh pembangunan.

“Bahkan banyak masyarakat baru mengetahui bahwa kantor bupati pertama berada di Malasari. Bupati saat ini membuka kembali sejarah itu kepada publik”, katanya.

Menurut Yusfitriadi, kunjungan Rudy Susmanto ke Malasari tak lama setelah pelantikan memiliki makna simbolis. Langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.

Arah Pemekaran Wilayah Lebih Jelas

Yusfitriadi juga menyoroti langkah konkret pemerintah daerah dalam memperjelas arah pemekaran wilayah Bogor barat dan Bogor timur. Ia menilai pemerintah daerah kini memiliki pijakan yang lebih jelas dibanding perdebatan sebelumnya.

“Dulu kita terus berdebat soal Cigudeg atau Rumpin. Sekarang titik pusat pemerintahan mulai jelas dengan adanya lahan 41 hektare dari Perhutani”, ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi resmi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Perhutani hingga terbitnya persetujuan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata wilayah.

Rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp300 miliar pada 2026 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Bogor barat dan timur juga menjadi indikator kuat arah kebijakan tersebut.

Penguatan Budaya dan Identitas Daerah

Selain pembangunan fisik, Yusfitriadi menilai pemerintah daerah mulai memberi perhatian pada penguatan budaya lokal. Ia mencontohkan pemasangan foto-foto pahlawan Bogor di kantor bupati dan dinas-dinas sebagai bentuk pengingat nilai sejarah.

“Selama ini kita mungkin tidak mengenal pahlawan-pahlawan itu. Sekarang pemerintah daerah mengingatkan kembali identitas dan sejarah Bogor”, tutupnya.(MR-07)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *