Mataredaksi.com, BOGOR — Bupati Bogor Rudy Susmanto langsung bergerak cepat mengawali tahun 2026. Ia mengoperasikan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menilai langkah ini penting untuk memperkuat pelayanan publik di daerah dengan penduduk lebih dari enam juta jiwa.
Rudy menyebut, kompleksitas persoalan di Kabupaten Bogor menuntut penguatan kelembagaan. Pemerintah daerah perlu bekerja lebih fokus, cepat, dan profesional dalam melayani masyarakat.
Selain dua dinas baru, Pemkab Bogor juga menata ulang struktur organisasi dan tata kerja sejumlah perangkat daerah. Secara keseluruhan, pemerintah membentuk 12 organisasi perangkat daerah baru, terdiri dari delapan SKPD dan empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pelantikan Pejabat Digelar di Hari Kerja Pertama
Pada kesempatan itu Pemkab Bogor menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas pada hari kerja pertama 2026. Acara berlangsung di VIVO Mall, Jalan Raya Jakarta-Bogor, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogoro, Jumat (2/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhendi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Komandan Lanud Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI A.F. Picaulima. Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol (Inf). Henggar Tri Wahono, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Achmad, Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Hj. Baiq Halkiyah, perwakilan Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Sugeng Sudrajat, Sekretaris Daerah, Ajat Rochmat Jatnika, S.T., M.Si., serta jajaran Pemkab Bogor.
Fokus Percepat Layanan Publik
Rudy Susmanto menegaskan, pembentukan SKPD baru tidak bertujuan menambah birokrasi. Pemerintah daerah ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif.
“Pelayanan di Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jumlah penduduknya besar. Pemerintah harus memperkuat kelembagaan”, kata Rudy. Ia menilai, struktur yang tepat akan membuat pelayanan berjalan lebih tertib dan cepat.
Dinas Pertanahan Percepat RDTR
Rudy menjelaskan, Pemkab Bogor mengoperasikan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan. Dinas ini juga bertugas menuntaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah.
Melalui dinas tersebut, pemerintah daerah menargetkan penataan ruang yang terarah. Pemkab juga ingin menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Rudy mengingatkan jajaran agar berhati-hati dalam menerbitkan izin pembangunan. Menurutnya, kesalahan perizinan bisa memicu masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dinas Kebudayaan Jaga Identitas Daerah
Selain itu, Pemkab Bogor juga membentuk Dinas Kebudayaan untuk mengelola kekayaan budaya daerah secara lebih fokus. Pemerintah memisahkan urusan kebudayaan dari pariwisata.
“Kabupaten Bogor memiliki banyak situs sejarah dan tradisi budaya. Sebagian belum terdata dengan baik”, ujar Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bogor.
Melalui dinas baru ini, Pemkab Bogor menargetkan penguatan identitas budaya. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
Jabatan Dibuka Lewat Open Bidding
Rudy menambahkan, Pemkab Bogor akan mengisi jabatan struktural melalui mekanisme open bidding dan assessment. Skema ini juga berlaku untuk dua SKPD baru.
Pemerintah daerah ingin memastikan setiap jabatan diisi aparatur yang kompeten dan berintegritas. “Kami ingin kinerja pemerintahan berjalan efektif dan bertanggung jawab”, pungkas mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. (MR-01)
