Mataredaksi.com, BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rapat koordinasi berlangsung di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026). Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, dan Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, turut mendampingi Rudy dalam pertemuan tersebut.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, hadir langsung bersama jajaran untuk membahas sejumlah agenda penguatan pemerintahan daerah.
Fokus pada Reformasi Birokrasi
Dalam rapat tersebut, Pemkab Bogor dan KPK membahas reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, hingga penguatan sistem pengawasan internal.
Kedua pihak juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun pemerintahan yang bersih serta profesional.
Rudy Tekankan Integritas Aparatur
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan pemerintah daerah terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal.
Menurut Rudy, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan pembangunan yang besar sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan tepat sasaran.
“Kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan serta program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat”, ujar Rudy Susmanto.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Sinergi dan pengawasan sangat penting agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan tetap berada dalam koridor hukum”, tambahnya.
KPK Apresiasi Komitmen Pemkab Bogor
Direktur Korsup Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat sistem pengawasan pemerintahan.
Menurut Bahtiar, penguatan perencanaan dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi faktor penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK terus diperkuat agar seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi masalah hukum,” ujar Bahtiar.
Pengawasan Jadi Fokus Bersama
KPK dan Pemerintah Kabupaten Bogor sepakat memperkuat pengawasan internal pada setiap program pembangunan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain meningkatkan efektivitas pembangunan, penguatan pengawasan juga diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran administrasi maupun hukum di lingkungan pemerintahan daerah. (MR-02)
