Mataredaksi.com, JAKARTA – DPR RI mendorong pemerintah segera menyusun roadmap nasional Industri Hasil Tembakau (IHT) agar kebijakan tembakau tidak lagi berjalan sektoral dan tetap mengakomodasi kepentingan petani, pekerja pabrik, serta pelaku usaha kecil.
Tekanan regulasi terhadap IHT terus meningkat. Pemerintah selama ini mengeluarkan aturan cukai, peringatan kesehatan, hingga tata niaga secara terpisah sehingga kebijakan sering tidak sejalan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan urgensi roadmap IHT sebagai pedoman nasional. “Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan. Selesaikan dulu roadmap itu. Jika industri melemah, rakyat pun bakal sulit”, ujarnya dilansir Mataredaksi dari keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).
Misbakhun menyebut roadmap akan memberikan arah yang lebih jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta pemerintah menyeimbangkan aspek kesehatan dengan keberlanjutan ekonomi karena IHT menyumbang penerimaan negara yang besar dan menggerakkan ekonomi daerah sentra tembakau serta cengkeh.
“Roadmap akan memperkuat sinergi pemerintah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat sipil. Industri tembakau punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata”, tegasnya.
DPR juga menekankan pentingnya perlindungan bagi segmen padat karya, terutama Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja perempuan. Menurut Misbakhun, roadmap dapat menjaga keberlanjutan pendapatan bagi pekerja, petani, dan pelaku UMKM yang hidup dari sektor ini.
Penyusunan roadmap ini menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan lintas kementerian berjalan searah dan berkeadilan. Dengan pedoman nasional yang kuat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan IHT yang lebih konsisten, terukur, dan mendukung sektor strategis bagi perekonomian nasional. (MR-03)
