Mataredaksi.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta berhati-hati menjaga kredibilitas sejak awal menjabat. Sejumlah ekonom menilai setiap pernyataan bendahara negara langsung mendapat sorotan pasar dan sering diterjemahkan sebagai arah kebijakan.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan bahwa Menkeu harus menghindari sikap over-promise, over-confidence, maupun pernyataan yang tidak akurat. Ia menegaskan, satu kalimat keliru bisa merusak kredibilitas institusi keuangan negara.
“Dia harus ekstra hati-hati. Jangan sampai merusak kredibilitas”, kata Wijayanto dalam seminar Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi? yang berlangsung daring, Rabu (10/9/2025).
Wijayanto lalu memetakan tiga langkah awal yang mendesak bagi Purbaya. Pertama, Menkeu perlu berani menerapkan disiplin fiskal dengan melakukan refocusing anggaran dalam APBN 2026. Ia bahkan menilai APBN Perubahan patut dipertimbangkan karena banyak alokasi anggaran tidak tepat.
Kedua, Menkeu harus memperbaiki asumsi penerimaan negara yang terlalu ambisius. Ia menyoroti rencana pemangkasan transfer daerah hingga 25 persen. Kebijakan itu, menurutnya, bisa memicu pemerintah daerah menaikkan pajak secara berlebihan.
Ketiga, ia meminta Purbaya segera membenahi manajemen utang. Ia menilai pemerintah masih kesulitan menerbitkan utang baru, sementara saldo anggaran lebih (SAL) justru menumpuk hingga Rp600 triliun.
“Padahal, dana itu bukan uang gratis. Ada beban bunga 6,5 sampai 6,8 persen. SAL terbentuk karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berlebihan”, jelasnya.
Kesan Didik J. Rachbini
Dalam forum yang sama, Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai reshuffle kabinet yang menempatkan Purbaya di Kementerian Keuangan merupakan langkah prioritas. Ia menyebut kondisi APBN saat ini sebagai yang “paling berantakan”.
“APBN yang paling berantakan, sehingga ada reshuffle. Reshuffle paling utamanya di Kementerian Keuangan”, ujarnya.
Didik menggambarkan Purbaya sebagai sosok ceplas-ceplos namun sarat muatan akademik. Meski begitu, ia menekankan jabatan Menkeu menuntut kapasitas lebih dari sekadar penguasaan data dan angka.
“Menkeu yang diperlukan adalah yang pro-politician dan technocrat statement. Jadi, bukan hanya menguasai data lalu mengatakan bisa menyelesaikan, tetapi juga punya empati dan rasa terhadap situasi”, tegasnya. (MR-01)
