Mataredaksi.com, BEIRUT – Harapan tercapainya ketenangan di perbatasan Israel dan Lebanon kembali menghadapi hambatan setelah Hizbullah menolak kesepakatan gencatan senjata terbaru yang diumumkan kedua negara dengan dukungan Amerika Serikat.
Kelompok bersenjata yang didukung Iran itu menilai kesepakatan tersebut tidak mencerminkan perdamaian yang adil dan justru menguntungkan Israel. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang menyebut proses negosiasi selama beberapa pekan terakhir tidak memberikan manfaat bagi Lebanon.
Dalam pernyataannya pada Kamis (4/6/2026), Qassem mengatakan usulan penghentian operasi Hizbullah di wilayah selatan Lebanon sama saja dengan menyerah kepada tuntutan Israel.
Menurut dia, perdamaian tidak dapat dicapai jika hanya satu pihak yang diminta menghentikan aktivitas militernya sementara serangan dari pihak lain masih terus berlangsung.
Pernyataan tersebut menjadi pukulan bagi upaya diplomatik yang dimediasi Amerika Serikat. Sehari sebelumnya, Israel, Lebanon, dan AS mengumumkan pembaruan kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan meredakan konflik berkepanjangan di perbatasan kedua negara.
Zona Keamanan Jadi Titik Perselisihan
Kesepakatan baru itu mencakup rencana pembentukan zona keamanan khusus di wilayah Lebanon selatan.
Dalam skema tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil kendali penuh atas wilayah yang berada di antara perbatasan Israel dan Sungai Litani. Aktivitas kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hizbullah, tidak akan diizinkan beroperasi di kawasan tersebut.
Amerika Serikat menyatakan kesepakatan itu bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan penghentian tembak-menembak secara menyeluruh.
Namun hingga kini belum ada rincian mengenai lokasi pasti zona keamanan maupun mekanisme pelaksanaannya di lapangan.
Bagi Hizbullah, ketentuan tersebut dianggap sebagai upaya membatasi kemampuan kelompok itu untuk menghadapi operasi militer Israel.
Penolakan serupa juga muncul di sejumlah wilayah yang menjadi basis dukungan Hizbullah di pinggiran selatan Beirut.
Sejumlah warga menyatakan keraguan bahwa kesepakatan tersebut dapat menghasilkan perdamaian yang bertahan lama.
Mereka menilai gencatan senjata hanya akan efektif jika seluruh pihak menghentikan operasi militer secara bersamaan.
Warga di Basis Hizbullah Meragukan Kesepakatan
Penolakan Hizbullah terhadap kesepakatan tersebut tidak muncul tanpa dukungan dari sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah basis kelompok itu.
Di kawasan Dahieh, pinggiran selatan Beirut yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat dukungan Hizbullah, sejumlah warga menyampaikan keraguan mereka terhadap peluang keberhasilan perjanjian terbaru tersebut.
Sami, seorang pemilik toko yang telah menjalankan usahanya selama seperempat abad, menilai konsep gencatan senjata yang hanya menuntut satu pihak menghentikan operasi militernya tidak akan pernah berjalan.
Menurut dia, serangan yang masih terjadi di Lebanon menunjukkan bahwa kondisi di lapangan belum mencerminkan suasana perdamaian. “Bila hanya satu pihak yang diminta berhenti, itu bukan gencatan senjata. Itu penyerahan diri”, katanya.
Pandangan serupa disampaikan Hadi, pemilik toko lain di kawasan yang sama. Ia mengaku sulit menaruh harapan besar terhadap proses yang sedang berlangsung karena konflik telah berlangsung lintas generasi.
Baginya, masyarakat Lebanon sudah terlalu lama hidup dalam siklus ketegangan dan kekerasan tanpa melihat solusi yang benar-benar mampu mengakhiri konflik.
Serangan Tetap Terjadi
Di tengah pengumuman kesepakatan baru, situasi keamanan di lapangan masih jauh dari kata stabil.
Media Lebanon melaporkan sejumlah serangan udara Israel di wilayah selatan dan Lembah Bekaa pada Kamis. Beberapa korban jiwa dilaporkan jatuh akibat serangan tersebut.
Militer Israel sendiri menyatakan operasi akan terus berlanjut untuk menghancurkan infrastruktur yang dianggap terkait dengan Hizbullah.
Sementara itu, Hizbullah mengaku tetap melancarkan serangan drone dan roket terhadap posisi militer Israel di beberapa wilayah Lebanon selatan.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kesepakatan yang diumumkan di meja perundingan belum mampu menghentikan eskalasi konflik di lapangan.
Kepentingan Politik di Balik Kesepakatan
Kesepakatan yang diumumkan Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon tidak hanya dipandang sebagai upaya menghentikan pertempuran di perbatasan.
Bagi Washington, keberhasilan perundingan tersebut juga dapat menjadi modal penting dalam pembicaraan yang lebih luas dengan Iran, negara yang selama ini menjadi pendukung utama Hizbullah.
Sementara itu, pemerintah Lebanon berada dalam posisi yang tidak mudah. Dengan bersedia mengikuti pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat, Beirut berupaya menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas nasional sekaligus mengurangi tekanan akibat konflik yang terus menguras sumber daya negara.
Di sisi lain, Hizbullah tampaknya melihat peluang politik dalam penolakan terhadap kesepakatan tersebut. Kelompok itu berusaha mempertahankan citranya sebagai kekuatan yang tetap melawan Israel ketika sebagian besar aktor politik Lebanon memilih jalur diplomasi.
Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga dukungan di kalangan basis pendukungnya, terutama setelah konflik berkepanjangan memicu tekanan ekonomi dan sosial yang semakin berat di Lebanon.
Pasukan PBB Jadi Korban
Ketegangan semakin meningkat setelah seorang anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tewas akibat serangan mortir yang menghantam pos mereka di dekat Marjayoun.
Pasukan PBB di Lebanon atau Unifil mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan korban merupakan anggota kontingen Serbia.
Kementerian Pertahanan Serbia kemudian mengidentifikasi korban sebagai Sersan Senior Milovan Jovanovic.
Militer Israel menuding mortir yang menewaskan penjaga perdamaian itu ditembakkan oleh Hizbullah. Namun hingga kini kelompok tersebut belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.
Insiden itu kembali menyoroti risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian internasional yang bertugas di kawasan konflik.
Upaya Damai Masih Panjang
Pemerintah Lebanon menyatakan kesepakatan baru dapat diterapkan dalam waktu singkat apabila seluruh pihak yang terlibat memberikan persetujuan akhir.
Presiden Lebanon Joseph Khalil Aoun menyebut implementasi gencatan senjata bisa dimulai dalam waktu 24 jam setelah semua pihak menyepakatinya.
Meski demikian, penolakan terbuka dari Hizbullah menunjukkan bahwa jalan menuju kesepakatan yang lebih permanen masih panjang.
Amerika Serikat berencana melanjutkan mediasi melalui putaran pembicaraan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni mendatang.
Namun selama serangan masih berlangsung dan para pihak tetap mempertahankan posisi masing-masing, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di perbatasan Israel-Lebanon masih menghadapi tantangan besar.
Konflik yang terus berlangsung sejak awal Maret 2026 telah menewaskan ribuan orang di Lebanon dan memaksa lebih dari satu juta warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Sementara itu, korban juga terus berjatuhan di pihak Israel seiring berlanjutnya baku serang di sepanjang perbatasan kedua negara.
Menurut data Kementerian Kesehatan Lebanon, sedikitnya 3.526 orang telah tewas sejak konflik meningkat pada Maret 2026. Angka tersebut mencakup berbagai wilayah yang menjadi sasaran serangan selama perang berlangsung.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencatat lebih dari satu juta warga Lebanon terpaksa mengungsi akibat pertempuran dan perintah evakuasi yang mencakup sebagian besar wilayah selatan negara itu.
Di pihak Israel, pemerintah menyebut sedikitnya 26 tentara dan empat warga sipil tewas sejak konflik kembali memanas.
Data tersebut menunjukkan bahwa meski berbagai upaya diplomatik terus dilakukan, perang masih meninggalkan dampak kemanusiaan yang sangat besar bagi kedua pihak. (MR-01)
Sumber: BBC.com
