Sarpras Pendidikan Prioritas Utama Pemkab Bogor

Wakil Bupati Jaro Ade: Sekolah Rusak di Kabupaten Bogor Harus Tuntas Tahun 2026

FOKUS - Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi menjawab pertanyaan wartawan usai rapat koordinasi peningkatan sarpras pendidikan di ruang kerjanya, Selasa (11/11/2025). (Foto: Adi Sitorus | Mataredaksi)

Mataredaksi.com, BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di wilayah Bumi Tegar Beriman. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bogor, H. Ade Ruhandi, kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (11/11/2025).

“Selain infrastruktur umum, Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama saya fokus pada program prioritas, salah satunya menuntaskan persoalan sarana dan prasarana pendidikan”, ujar Ade Ruhandi yang akrab disapa Jaro Ade.

Ia menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga pendidik. Pemerintah, kata dia, juga harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa.

“Guru perlu membentuk mental dan semangat belajar siswa, sementara pemerintah memastikan fasilitas sekolah dalam kondisi baik”, tegas Jaro Ade.

Menurut Jaro Ade, kondisi sarpras pendidikan di Kabupaten Bogor masih banyak yang belum layak, termasuk di wilayah Sukajaya, kampung halamannya.

“Kita harus jujur, masih banyak sekolah yang rusak, termasuk di daerah saya. Karena itu, Bupati Rudy dan saya terus memperjuangkan perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Bogor”, ucapnya.

Jaro Ade menegaskan bahwa Pemkab Bogor menargetkan seluruh perbaikan sekolah rampung pada tahun 2026. Saat ini, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bogor tengah membahas alokasi anggarannya.

“Teman-teman legislatif kini melakukan pendataan dan menyerap aspirasi masyarakat lewat masa reses. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menuntaskan masalah yang belum selesai”, kata politisi Partai Golongan Karta (Golkar) itu.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa perencanaan pembangunan pendidikan mengacu pada hasil Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, serta aspirasi DPRD.

“Kami ingin seluruh usulan bersinergi dengan kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan begitu, prioritas pembangunan bisa lebih tepat sasaran”, tutup mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 ini. (MR-07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *