Ancaman ‘Godzilla El Nino’ 2026, Pemerintah Perkuat Antisipasi Karhutla

Ilustrasi - Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di tengah kondisi lahan kering. Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla akibat fenomena ekstrem El Nino 2026. (Sumber foto: Pexels-rdne.com)

Mataredaksi.com, JAKARTA – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 seiring kemunculan fenomena iklim ekstrem “Godzilla El Nino”.

Fenomena ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah antisipasi sejak dini. Pemerintah juga ingin mencegah terulangnya bencana besar seperti 2015, 2019, dan 2023.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan karhutla masih menjadi ancaman serius. Dampaknya merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan masyarakat serta perekonomian nasional.

“Tahun 2026 menghadapi potensi fenomena ekstrem Godzilla El Nino yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan secara signifikan”, ujar Hanif dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Wilayah dengan ekosistem gambut masih menjadi titik paling rawan. Provinsi seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat memiliki luasan gambut besar yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Data historis menunjukkan tren peningkatan luas kebakaran di sejumlah wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa daerah seperti Sumatra Selatan sempat mencatat penurunan. Namun, risiko tetap tinggi saat El Nino terjadi.

Selain faktor iklim, aktivitas manusia masih mendominasi penyebab karhutla. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, pengelolaan gambut yang tidak berkelanjutan, serta kelalaian menjadi pemicu utama.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah mengubah pendekatan dari penanganan menjadi pencegahan. Pemerintah memperkuat pembasahan lahan gambut, edukasi masyarakat, pembukaan lahan tanpa bakar, dan sistem deteksi dini.

Pemerintah juga meningkatkan koordinasi lintas lembaga. Mereka bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, sektor usaha, dan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah tetap menegakkan hukum secara tegas. Aparat akan menindak pelaku pembakaran hutan melalui jalur pidana maupun administratif.

Tantangan Pengendalian Karhutla

Sejumlah tantangan masih membayangi upaya pengendalian karhutla. Tim di lapangan kesulitan memadamkan api di lahan gambut. Biaya restorasi tetap tinggi, sementara pendanaan masih terbatas.

Pemerintah juga belum mengoptimalkan insentif bagi daerah yang berhasil menjaga wilayahnya bebas dari kebakaran.

Fokus Pembiayaan dan Pencegahan

Hanif menegaskan pemerintah akan memperkuat skema pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong program insentif bagi desa yang mampu mencegah kebakaran.

“Penguatan pembiayaan berkelanjutan, termasuk insentif desa bebas api, menjadi fokus ke depan”, tegasnya.

Pemerintah juga meminta daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Aparat memperkuat patroli rutin dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan dini karhutla. (MR-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *