Mataredaksi.com, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dalam APBN 2026.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp1.333 triliun untuk program yang langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Dua hari lagi, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan anggaran 2026 secara resmi. Nilainya akan jauh lebih besar, terutama untuk perlindungan sosial”, ujar Sri Mulyani, Rabu (13/8/2025), saat Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025.
Fokus Perlindungan Sosial dan Pendidikan
Selain perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, energi, pertanian, dan UMKM.
Anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp724,3 triliun, sekitar 20% dari total APBN. Dana ini digunakan untuk KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, PIP untuk 20,4 juta siswa, BOS untuk 9,1 juta siswa, dan BOPTN untuk 197 perguruan tinggi negeri.
Selain itu, pemerintah memberikan beasiswa LPDP, memperkuat digitalisasi pembelajaran, membayar tunjangan profesi guru non-PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi bagi 666,9 ribu guru, membangun dan merehabilitasi 22.000 sekolah, serta menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
APBN sebagai Instrumen Cita-Cita Indonesia Emas
Sri Mulyani menegaskan, APBN menjadi instrumen penting untuk mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Emas. Total belanja negara 2025 tercatat Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.
“Anggaran ini langsung berdampak bagi masyarakat. Pemerintah akan terus memastikan alokasinya tepat sasaran dan efektif”, tambahnya. (MR-02)
