Ribuan Pekerja Wisata Puncak Bogor Kehilangan Pekerjaan

Terdampak dari Kebijkan Kementerian Lingkungan Hidup

ANGGOTA DPR RI, Mulyadi yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina DPP Partai Gerindra menerima surat pengaduan dari masyarakat Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025). Ia prihatin dengan tindakan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. (Foto: Hadiwibowo/Mataredaksi)

Mataredaksi.com, BOGOR – Sejak 1970-an, Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi destinasi wisata favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Panorama kebun teh, Gunung Mas, air terjun, dan Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua membuat kawasan ini menjadi ikon pariwisata Tatar Pasundan.

Puncak Terus Berkembang

Seiring waktu, Puncak menghadirkan berbagai atraksi baru. Restoran, hotel, hingga lokasi glamour camping (glamping) semakin banyak. Ribuan warga menggantungkan hidup pada sektor pariwisata ini.

Penutupan Objek Wisata Mengguncang Ekonomi

Namun, belasan hingga puluhan objek wisata ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat, penghentian operasional membuat 2.300 pekerja harus dirumahkan.

DPR Soroti Dampak Kebijakan

Menanggapi kondisi itu, Mulyadi, anggota DPR RI dari Daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, menyesalkan langkah KLH. “Penutupan ini mengganggu iklim pariwisata, merusak investasi, dan membuat ribuan pekerja kehilangan penghasilan”, ujarnya Jumat (3/9/2025).

Mulyadi menekankan, efeknya terasa luas. Kunjungan wisatawan menurun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut terdampak, pengangguran naik, kualitas pendidikan berpotensi turun, dan angka kriminalitas bisa meningkat.

“Dampaknya tidak hanya berkurangnya kunjungan wisatawan, tetapi juga menurunnya Pendapatan Asli Daerah, meningkatnya pengangguran, dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan serta memicu kenaikan angka kriminalitas”, jelasnya.

Reses untuk Menampung Aspirasi Masyarakat

Dalam waktu dekat, Mulyadi akan melakukan reses di Puncak. Tujuannya, menyerap masalah dan memperjuangkan hak warga yang bergantung hidup pada sektor pariwisata. “Reses ini penting untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat”, tutupnya. (MR-05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *