Mataredaksi.com, JAKARTA – Centre of Strategic and International Studies (CSIS) menilai kebijakan belanja negara pada 2026 akan lebih tersentralisasi. Pemerintah meningkatkan porsi belanja pusat secara signifikan, sementara porsi transfer ke daerah dipangkas dibanding tahun sebelumnya.
Target Belanja Negara 2026
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Pemerintah menetapkan target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025. Belanja Pemerintah Pusat ditargetkan Rp 3.136,5 triliun, naik 17,5 persen dari outlook tahun lalu.
Sementara itu, Pemerintah memangkas alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp 650 triliun, turun 24,8 persen dari outlook 2025.
“Belanja negara menjadi lebih tersentralisasi. Porsi belanja Pemerintah Pusat naik 17,8 persen, sedangkan transfer ke daerah turun 24,8 persen”, kata Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, dalam media briefing daring, Senin (18/8/2025).
Dampak terhadap Pemerintah Daerah
Deni menjelaskan, pengurangan TKD membuat peran Pemerintah Pusat lebih dominan dalam mengelola program berskala besar. “Pemerintah Pusat akan menjalankan sebagian besar program itu, sementara pemerintah daerah hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang sebagian besar telah diarahkan penggunaannya”, ujarnya.
Tren Belanja Modal
CSIS juga mencatat tren belanja pemerintah beberapa tahun terakhir. Alokasi belanja barang dan belanja lain-lain meningkat, tetapi belanja modal menurun. Padahal belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Belanja modal justru berkurang drastis, padahal peranannya dalam total belanja negara terus menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas dan produktivitas negara karena kemampuan belanja modal semakin terbatas”, ujar Deni.
Tantangan Produktivitas dan Ekonomi
CSIS menilai berkurangnya belanja modal dapat membatasi efektivitas investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah. Deni menekankan, meskipun belanja pusat meningkat, pemerintah perlu memastikan alokasi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kembali proporsi belanja modal dan distribusi ke daerah agar tidak menghambat produktivitas nasional”, tambahnya.
Harapan CSIS
CSIS mendorong pemerintah menjaga keseimbangan antara belanja pusat dan transfer ke daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, belanja negara dapat tetap mendukung pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (MR-02)
