Mataredaksi.om, BOGOR – Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengkritik kualitas stok beras di Bulog. Ia menilai penyimpanan terlalu lama bisa menurunkan mutu beras hingga tidak layak konsumsi. Jika terus dibiarkan, stok beras itu bisa berubah menjadi disposal stock atau pembuangan.
“Sekarang dari total stok 3,9 juta ton di Bulog, 993 ribu ton sudah tersimpan 7–12 bulan. Lalu, 1,3 juta ton berusia 4–6 bulan, 1,06 juta ton tersimpan 2–3 bulan, dan hanya 318 ribu ton baru masuk 0–1 bulan. Pemerintah masif menyerap, tetapi penyaluran tersendat”, ujar Eliza saat dihubungi, Rabu (3/9/2025).
Bulog sebelumnya mengumumkan cadangan beras pemerintah (CBP) menembus lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Dari jumlah tersebut, Bulog menyiapkan sekitar 1,3 juta ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir 2025.
Penyaluran Masih Tersendat
Menurut Eliza, stok melimpah seharusnya menjadi kabar baik. Namun, kondisi itu baru terasa manfaatnya jika pemerintah mempercepat penyaluran. Ia menyebut hambatan distribusi masih cukup besar.
Pertama, kemasan SPHP sebesar 5 kilogram terlalu berat untuk masyarakat berpenghasilan harian. “Kebanyakan membeli beras literan atau di bawah 5 kilogram. Kalau kemasannya mirip premium, sulit laku di kalangan masyarakat dengan uang belanja pas-pasan. Solusinya, pemerintah perlu menyiapkan kemasan ekonomis 1 kilogram”, jelasnya.
Selain itu, aplikasi Klik SPHP juga belum menjangkau banyak pedagang. Eliza menegaskan pemerintah tidak bisa memaksa digitalisasi secara cepat.
“Perlu transisi bertahap dengan pelatihan dan pendampingan. Pedagang tetap butuh mekanisme manual, lalu tim distribusi bisa membantu memasukkan data ke dashboard”, paparnya.
Ia juga menyarankan pemerintah menurunkan mobil keliling untuk mendekati wilayah dengan konsentrasi masyarakat menengah bawah.
“Konsepnya mirip SIM keliling. Masyarakat berpenghasilan harian cenderung belanja di lokasi terdekat agar hemat ongkos”, tambah Eliza.
Ombudsman Kritik Tata Kelola CBP
Di sisi lain, Ombudsman RI menilai cadangan beras pemerintah yang terlalu besar justru menimbulkan masalah tata kelola. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan lembaganya sudah merekomendasikan cadangan pangan cukup di kisaran 1,2 juta ton.
“Tetapi pemerintah justru menumpuk hingga 4 juta ton. Keputusan ini perlu alasan yang jelas, bukan sekadar menunjukkan wibawa karena berhasil mengumpulkan stok besar”, ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
Menurut Yeka, kenaikan harga beras saat ini tidak muncul karena kekurangan stok atau anomali pasar. “Masalahnya ada pada tata kelola stok yang buruk dan kebijakan yang kurang realistis”, imbuhnya. (MR-02)
