Mataredaksi.com, BOGOR – Ironis, ketika rakyat masih berjuang menghadapi kesusahan finansial, sebagian oknum anggota DPRD justru sibuk menuntut fasilitas dan tunjangan mewah. Aksi massa pun pecah, memprotes perilaku wakil rakyat yang lebih mirip penikmat kekuasaan ketimbang penyambung lidah rakyat.
Kontras itu makin terasa bila dibandingkan dengan sosok almarhum KH Idham Chalid. Ketua DPR RI periode 1971–1977 sekaligus tokoh besar Nahdlatul Ulama ini memilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk fasilitas.
Idham dan keluarganya terbiasa naik metromini layaknya rakyat biasa. Anak-anaknya menolak memanfaatkan nama besar sang ayah untuk masuk politik, dan lebih memilih berwirausaha. Padahal, jabatan Idham bukan sembarangan: Wakil Perdana Menteri, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Ketua DPR, hingga Ketua MPR.
Di Nahdlatul Ulama (NU), ia menjabat Ketua Tanfidziyah terlama, memimpin selama 28 tahun (1956–1984). Namun setelah pensiun, Idham tegas menolak semua tawaran jabatan komisaris maupun bisnis sampingan.
Ia kembali ke fitrah: mengajar santri, memimpin pesantren, serta membina rumah yatim di Cisarua. “Bangsa kita butuh sosok seperti Idham Chalid, pejabat setingkat Ketua DPR RI dan Wakil Perdana Menteri yang menolak fasilitas mewah, lalu di akhir masa jabatannya lebih memilih jadi guru,” ujar seorang warga.
Bangsa ini butuh pejabat yang meneladani Idham—bukan yang berlomba memperkaya diri, apalagi berubah menjadi wakil korporat ketimbang wakil rakyat.
Idham Chalid wafat pada 11 Juli 2010 di usia 88 tahun. Negara bahkan mengabadikan wajahnya dalam pecahan Rp5.000. Namun, warisan sejatinya bukan sekadar potret di lembar uang, melainkan teladan hidup: kekuasaan tak ada artinya bila hanya dipakai menumpuk fasilitas.
Kekuasaan sejati lahir dari semangat melayani, bukan dari fasilitas yang memperkaya. Jasinga, Sabtu (30/8/2025). (MR-01)*
