Mataredaksi.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski harga minyak dunia tengah naik akibat tensi geopolitik di Timur Tengah.
Menurutnya, opsi menaikkan harga BBM memang kerap muncul dalam diskusi para ekonom. Namun pemerintah menilai kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Di luar pasti ada yang bertanya, kenapa pemerintah atau Presiden tidak sekalian menaikkan BBM agar penerimaan bertambah. Perdebatan itu sudah lama ada”, ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026) siang.
Dampak Langsung ke Konsumsi Masyarakat
Purbaya menegaskan, kebijakan harga BBM tidak bisa dilihat hanya dari sisi penerimaan negara. Ia mengingatkan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketika harga BBM naik, beban pengeluaran masyarakat ikut meningkat. Dampaknya, ruang belanja rumah tangga menyempit dan berpotensi menekan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. “Kalau harga BBM naik, uang masyarakat akan terserap ke pemerintah. Tetapi itu bisa membuat ekonomi melambat”, jelasnya.
Efisiensi Belanja Jadi Pertimbangan
Ia menilai, dalam jangka pendek, masyarakat cenderung lebih efisien dalam membelanjakan uang dibandingkan pemerintah. Sebab, pengeluaran rumah tangga biasanya langsung menyasar kebutuhan riil.
Sebaliknya, belanja pemerintah harus melalui distribusi ke berbagai kementerian dan lembaga, yang belum tentu seefektif konsumsi langsung masyarakat.
“Orang membelanjakan uang sesuai kebutuhannya, jadi lebih tepat sasaran. Sementara di pemerintah, distribusinya bisa merata dan efisiensinya menurun”, ujar Purbaya.
“Karena itu, pemerintah memilih menjaga daya beli masyarakat agar perputaran uang tetap optimal di sektor riil”, sambungnya.
BBM Subsidi Ditahan hingga Akhir 2026
Pemerintah sebelumnya telah memastikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan solar, tidak akan naik hingga akhir 2026. Keputusan ini diambil di tengah tekanan harga minyak global yang masih tinggi.
Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang kebijakan tersebut.
APBN Masih Punya Ruang
Kementerian Keuangan sudah menguji ketahanan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan asumsi harga minyak mentah dunia mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.
Hasil simulasi menunjukkan pemerintah masih mampu menjaga defisit anggaran di kisaran 2,9 persen melalui efisiensi dan pengendalian belanja negara.
Selain itu, pemerintah juga menyimpan cadangan dana dalam bentuk saldo anggaran lebih (SAL) yang nilainya sekitar Rp420 triliun. “Kalau benar-benar terdesak dan pasokan tetap tersedia, kami masih memiliki bantalan fiskal dari SAL”, kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Prospek Harga Minyak dan Sikap Pemerintah
Purbaya menilai harga minyak tidak akan bertahan lama di atas 100 dolar AS per barel. Ia melihat dinamika politik global, termasuk kebijakan di Amerika Serikat, akan memengaruhi pergerakan harga energi.
Karena itu, ia meminta publik tidak berspekulasi berlebihan soal kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga BBM. “Anggaran kita cukup. Kami sudah menghitung seluruh konsekuensi kebijakan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir”, tegas Bendahara Negara ini. (MR-01)
