Mataredaksi.com, BOGOR – Gelombang demonstrasi yang terus muncul sepanjang Agustus hingga September 2025 menjadi sinyal kuat jurang sosial-ekonomi yang semakin melebar di Indonesia. Dr Ivanovich Agusta, Sosiolog IPB University, menilai demonstrasi sebagai “kejadian sosial” atau social event yang menjadi batu uji bagi relasi rakyat dan negara.
“Demonstrasi merupakan proses sosial disosiatif, lahir dari pertentangan antara pemerintahan dengan rakyat. Pemerintah di sini tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif, bahkan cenderung sejalan dengan yudikatif. Pola ini sudah ditengarai Levitsky dan Ziblatt dalam kajian demokrasi yang rapuh”, jelasnya.
Menurut Dr Ivanovich, kesenjangan sosial-ekonomi mendorong mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan. Ia menyoroti ironi: Bank Dunia mencatat angka kemiskinan Indonesia sebesar 68 persen, sementara pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita sudah menembus USD 16.010 pada 2024.
“Ketika harta pejabat terbongkar ke publik, sedangkan rakyat hidup subsisten, demonstrasi menjadi pilihan rasional. Risiko kerugian bagi rakyat kecil nyaris tidak ada karena mereka memang sudah kehilangan banyak hal”, tambahnya.
Lebih lanjut, Dr Ivanovich menyebut pemicu gelombang protes terkini berasal dari ucapan dan perilaku pejabat. “Mulai dari kasus ucapan Bupati Pati pada 13 Agustus hingga tarian dan kesombongan pejabat lain, pola ini menunjukkan habitus kelas atas yang meremehkan kelas bawah”, ujarnya.
Ia menekankan bahwa demonstrasi kali ini berbeda dari 1998. Kini, amarah massa lebih tertuju pada pejabat yang dinilai merugikan rakyat. Bahkan, bom molotov muncul sebagai respons atas tembakan gas air mata dan semprotan aparat. Oleh karena itu, Dr Ivanovich menegaskan pemerintah harus meminta maaf secara tulus dan memperbaiki komunikasi dengan rakyat.
Selain itu, ia mendorong pemerintah menghentikan kekerasan terhadap pendemo. Lebih jauh, pemerintah sebaiknya memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan prinsip meritokrasi dan transparansi. Dr Ivanovich juga menekankan pentingnya memberi afirmasi peluang usaha dan kerja bagi kelompok terpinggirkan.
“Data dan ilmu pengetahuan harus menjadi basis kebijakan, bukan opini elite yang jauh dari realitas rakyat”, tegasnya.
Dr Ivanovich menilai Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Jika aspirasi rakyat dijawab dengan reformasi nyata, bangsa bisa menuju demokrasi transparan dan meritokratis. Sebaliknya, jika pemerintah tetap represif, oligarki, KKN, dan negara tertutup yang dikendalikan segelintir elite akan menguat.
“Respons eksekutif-legislatif-yudikatif akan selalu direspons balik oleh rakyat. Pilihannya sederhana: apakah bangsa ini mau memperbaiki diri secara lebih fair atau tenggelam dalam pusaran kekuasaan yang makin tertutup?” pungkasnya.
(MR-01)
