Mataredaksi.com, BEKASI – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan pentingnya menjaga independensi wartawan dari segala bentuk intervensi. Ia menolak tudingan yang menyebut pemerintah ikut campur dalam penyelenggaraan kongres.
Isu Intervensi Pemerintah Dibantah
Hendry menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi hanya sebatas dukungan teknis.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menekankan agar independensi PWI tetap terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres berjalan lancar tanpa intervensi”, kata Hendry di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Ia menambahkan bahwa sejumlah pihak mencoba menggiring opini publik dengan menyebut ada calon yang menjadi “wakil resmi” pemerintah.
“Saya menerima laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan mereka mengancam akan memberi konsekuensi jika calon itu tidak dipilih. Setelah saya cek langsung, pejabat pemerintah menegaskan tidak ada arahan resmi seperti itu”, tegasnya.
Tekanan dari Grup Media Besar
Selain isu pemerintah, Hendry juga mengungkap tekanan dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan luas di berbagai provinsi. Menurutnya, beberapa Ketua PWI Provinsi menerima desakan dari atasan mereka di grup tersebut agar memilih calon tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Tidak ada. Jadi jangan ikut mengganggu organisasi wartawan”, ujarnya dengan nada keras.
Hendry menegaskan bahwa urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Oleh karena itu, ia meminta pengurus PWI Provinsi memilih secara bebas tanpa tekanan pihak mana pun. “Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon”, tegasnya lagi.
Kongres PWI 29–30 Agustus
Panitia Kongres PWI menetapkan acara berlangsung di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada 29–30 Agustus 2025. Utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo juga sudah memastikan kehadiran mereka untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Situasi ini menjadi krusial karena sebelumnya muncul Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme. Karena itu, Hendry menekankan pentingnya kongres resmi untuk menyatukan kembali langkah PWI, organisasi wartawan tertua dengan lebih dari 30 ribu anggota di Indonesia. (MR-01)
